Tertarik mencar ilmu hukum pajak? Pastikan kau mengetahui apa yang hendak kau pelajari, ya! Indonesia mengenal berbagai macam hukum yang mengendalikan hak dan keharusan mengeluarkan uang pajak. Karena pajak melibatkan pengambilan kekayaan dari eksklusif atau organisasi oleh pemerintah, mesti ada hukum formal yang mengaturnya.
Yuk, identifikasi jenis dan penerapan aturan pajak di Indonesia selaku bekal belajar buat kamu!
Jenis Hukum Pajak
Dalam hukum pajak, ada dua pihak utama yang perannya diuraikan secara jelas, yaitu pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara atau organisasi sebagai wajib pajak. Hubungan antara kedua pihak ini dikelola dalam dua jenis aturan pajak, yakni:
-
Hukum Pajak Material
Hukum pajak material menertibkan semua keadaan, objek, transaksi, dan insiden yang dikenai pajak. Hukum ini juga memuat klasifikasi ihwal siapa yang wajib membayar pajak dan siapa yang tidak wajib melakukannya. Hukum pajak material juga menampung informasi wacana tolok ukur pembayaran berbagai jenis pajak, termasuk jumlah yang mesti dibayar serta barang kena pajak.
Hukum pajak material juga menampung detail banyak sekali jenis pajak mirip Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya. Cara pembayaran aneka macam jenis pajak tersebut mengacu pada aturan pajak material yang berlaku.
-
Hukum Pajak Formal
Bagaimana caranya menerapkan hal-hal yang ada di dalam hukum material secara benar? Silakan mengacu pada hukum pajak formal. Hukum pajak jenis ini berisi prosedur dan sistem pengenaan utang pajak, hak dan kewajiban para wajib pajak, teladan pembuatan surat banding dan keberatan, sampai ketentuan penilaian.
Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia
Hukum pajak di Indonesia diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sebagai aturan publik. Sifat hukum pajak yaitu imperatif atau tidak bisa diganti dan ditukarkan dengan pihak lain. Ini berarti hukum tersebut mengatur kekerabatan antara negara dan masyarakat dalam hal keharusan membayar pajak.
Hal ini berlainan dari aturan perdata, adalah hukum formal yang mengelola relasi antara individu dan individu lainnya, misalnya sesama keluarga, rekan kerja atau atasan, teman, dan sebagainya. Makara, hukum pajak berlaku secara biasa bagi semua golongan publik yang memenuhi syarat untuk membayar pajak.
Akan tetapi, walau keduanya berbeda, hukum pajak (yang tergolong hukum publik) dan hukum perdata mampu sangat berhubungan. Hukum pajak merupakan standar dalam memilih jumlah pajak dari berbagai kasus pengadilan, sengketa, dan kesepakatanlegal antar individu, contohnya dalam perkara sengketa properti atau warisan.
Bagaimana Cara Berkarier di Dunia Hukum Pajak?
Hukum pajak merupakan bidang yang rumit dan memerlukan kesanggupan analisis undang-undang serta dasar aturan, wawasan ihwal dasar-dasar dan aturan perpajakan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, pakar bidang hukum pajak sungguh diharapkan aneka macam perusahaan dan institusi.
Pastikan kau memupuk bekalmu sejak kursi kuliah, misalnya dengan mendaftar ke program Perpajakan atau Taxation di BINUS UNIVERSITY. Selain dasar-dasar ilmu perpajakan dan akuntansi, kau akan belajar teknologi perpajakan, contohnya alat digital untuk menciptakan planning perpajakan. Hal ini sebab BINUS UNIVERSITY ialah kampus yang berorientasi pada perkembangan teknologi.
Potensi Karier Bidang Hukum Pajak
Hukum pajak ialah bidang yang fleksibel dan bisa membawamu ke aneka macam ranah kerja. Pengetahuan ihwal hukum perpajakan akan membuatmu banyak dicari. Contoh pekerjaan yang mampu kamu kerjakan antara lain:
-
Konsultan Pajak
Konsultan pajak membantu klien mengorganisir planning perpajakan, menciptakan pilihan terbaik dalam pembayaran, dan menentukan klien mampu mengelola sendiri teknologi penunjang perpajakan. Kamu bisa bekerja untuk perusahaan atau secara independen.
-
Pengacara Pajak
Kamu yang mempunyai gelar Hukum dan Akuntansi sekaligus bisa mencoba menjadi pengacara pajak. Sebagai pengacara, kamu mewakili klien dalam mengajukan banding soal pajak, memberi pendampingan aturan soal kecurangan atau tindakan melawan hukum terkait pajak, dan menolong membuat laporan pajak.
-
Pakar Analisis Pajak
Pakar analisis pajak sungguh diperlukan di banyak sekali perusahaan dan institusi. Tugasmu yakni menentukan bahwa perusahaan membuat seni manajemen pajak yang sempurna lewat analisis data dan berbagai faktor penting.
Hukum pajak di Indonesia menjadi ajaran bagi pemerintah maupun wajib pajak. Jangan lupa mengetahui dasar-dasarnya sebagai bekal mencar ilmu ilmu Perpajakan di program studi Taxation di BINUS UNIVERSITY!