Jakarta, Indonesia – 15 Maret – Hari ini menandai peluncuran “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia,” sebuah inisiatif baru untuk meningkatkan infrastruktur dan kapabilitas digital Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Perwakilan Rektor dari aneka macam universitas di Indonesia, kepala tubuh-badan PBB, duta besar, perwakilan organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan digital di Indonesia menghadiri acara peluncuran di Auditorium BINUS University.
Berdasarkan Peraturan Presiden no. 82/2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pemerintah Indonesia dengan Kementrian PANRB selaku koordinatornya sudah berkomitmen untuk merealisasikan pelayanan publik yang bermutu dan menguatkan keselamatan siber dan info.
“Kami sepenuhnya memahami bahwa kolaborasi sungguh penting.. Kami sungguh terbuka bila ada bantuan dari lembaga-lembaga UN ataupun pihak lain dalam banyak sekali inisiatif yang ada dikala ini. Dengan adanya transisi pemerintahan yang mau tiba saat-saat yang sudah ada saat ini perlu untuk dijaga dan dilanjutkan, “ Rini Widyantini, Sekretaris Kementrian PAN RB dalam sambutan kuncinya pada peluncuran kemitraan ini.
Foto: Rini Widyantini, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat prosesi penandatanganan MOU.
Rini juga menjelaskan beberapa prioritas pemerintah terkait transformasi digital yang memerlukan pertolongan bareng tergolong di dalamnya penguatan tim Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE), evaluasi kelembagaan, penilaian kebijakan, dan peningkatan kemampuan digital aparatur negara.
Inisiatif ini digagas oleh sepuluh badan PBB, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang ingin mendukung transformasi digital di Indonesia, mengurangi kesenjangan digital, dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi.
“Mengatasi kesenjangan digital ialah hal yang penting dalam mempergunakan teknologi digital untuk menangani tantangan global mirip kemiskinan dan pergantian iklim,” ujar Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Kolaborasi kami bermaksud untuk memastikan bahwa perangkat digital mampu diakses dan berfaedah bagi siapa saja”
Kemitraan ini menggarisbawahi pentingnya kanal dan literasi digital selaku elemen pengembangan dasar, yang berupaya menanggulangi kesenjangan akses dan penggunaan teknologi digital.
Foto: Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA selaku Rektor BINUS .University yang ditermui dalam Konferesi Pers
“BINUS University bangga menjadi salah satu dari dua puluh satu perguruan tinggi tinggi di Indonesia (NUNI) yang akan berkolaborasi erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang bermaksud meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di periode depan,” tutur Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA., Rektor BINUS University.
Mengatasi Kesenjangan Digital untuk Semua
Inisiatif ini mengadopsi pendekatan holistik, yang melibatkan berbagai sektor penduduk dan berkonsentrasi pada bidang-bidang penting mirip keahlian digital, keselamatan, adat, budaya, dan ekonomi.
Upaya kolaboratif ini meliputi entitas pemerintah, tubuh-badan PBB, forum pendidikan, sektor swasta, dan organisasi penduduk , yang seluruhnya melakukan pekerjaan sama untuk menumbuhkan penduduk yang mampu meningkat di kurun digital.
Foto: Prof. Yohanes Budi Widianarko, Ketua Jejaring Perguruan Tinggi Indonesia (NUNI),
“Kemitraan ini menyoroti pentingnya langkah-langkah kolektif dalam membuat penduduk yang memanfaatkan teknologi digital untuk pemberdayaan dan kemajuan, hal ini sejalan dengan salah satu dari empat pilar, yakni observasi dan penemuan untuk berkontribusi pada pembangunan penduduk ,” kata Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. sebagaiKetua Umum NUNI.
Kemitraan multipihak ini juga mengakui tugas penting inklusi gender dan disabilitas dalam meraih lanskap digital yang benar-benar adil. Dengan mengutamakan faktor-aspek tersebut, “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia” makin memperkuat posisi Indonesia dalam mengadvokasi aspek-faktor krusial ini pada KTT PBB Masa Depan 2024 mendatang, dan berkontribusi pada pengembangan compact digital global yang mengedepankan jalan masuk dan partisipasi yang adil bagi semua.
Memberdayakan Generasi Muda dengan Keterampilan Digital
Salah satu tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membekali kaum muda Indonesia dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk era depan, yang bermaksud untuk mendorong ekonomi digital yang dinamis yang dicirikan oleh penemuan dan pengetahuan.
“Tujuan kami yakni untuk memastikan akses yang adil terhadap kesempatan digital, yang memungkinkan siapa pun Indonesia untuk ikut serta dan menerima manfaat dari ekonomi digital,” ujar Prof. Ignasius D.A. Sutapa, Ketua APDI.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dan kemitraan dalam meraih SDGs.
Hal ini juga selaras dengan tujuan Peta Jalan Sekretaris Jenderal PBB untuk Kerja Sama Digital, yang berfokus pada inklusi dan konektivitas digital sebagai kewajiban global.
“Melalui kerja sama ini, kami menggunakan teknologi digital untuk menangani isu-berita pembangunan, memastikan manfaat digital meraih seluruh kawasan Indonesia,” tambah Valerie.
Inisiatif ini mendukung beberapa tujuan SDGs, tergolong Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Pengurangan Ketidaksetaraan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sepuluh tubuh PBB yang mendukung inisiatif ini antara lain FAO, IOM, ITC, ITU, UNDP, UNESCO, UNHABITAT, UNICEF, UNIDO, dan WHO.
***
PBB di Indonesia:
PBB di Indonesia melakukan pekerjaan untuk mendukung upaya pembangunan oleh Pemerintah Indonesia dengan konsentrasi pada segmen populasi yang rentan. Di bawah motto Leave No One Behind, 26 badan, dana, dan acara PBB, bekerja secara terkoordinasi untuk menunjukkan nasehat kebijakan yang terintegrasi dan mengimplementasikan proyek-proyek dengan memakai pendekatan berbasis hak sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Pada tahun 2023, gabungan sumbangan tunjangan PBB di Indonesia melampaui US$ 110 juta.
NUNI
NUNI ialah akronim dari Nationwide University Network in Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia: Jejaring Perguruan Tinggi Nusantara); sebuah konsorsium 21 universitas terkemuka di Indonesia yang secara kolaboratif mengupayakan tujuan strategis untuk mengembangkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia lewat empat pilar kolaborasinya (Mobilitas Mahasiswa, Mobilitas Dosen dan Staf, Riset dan Inovasi, serta Reputasi Global).
APDI
Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) di www.PemimpinDigital.id adalah komunitas pemimpin digital untuk mempercepat transformasi digital lewat kerja sama kala digital.